Senin, 20 Mei 2013

Hukum Lembaga Kenegaraan: Implementasi Lembaga-Lembaga Negara Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945


IMPLEMENTASI LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 1945
Diajukan sebagai Tugas Mata Kuliah
Hukum Lembaga Kenegaraan



Oleh:
                             Septa Andra Arfianto            111112111755
                            
 
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
2013

BAB I
PENDAHULUAN

A.   Latar Belakang
Ada lima dasar pemikiran yang melatarbelakangi perubahan UUD 1945 naskah asli adalah, Pertama: struktur ketatanegaraan terlalu bertumpu kepada MPR sebagai pelaku kedaulatan rakyat; Kedua: terlalu besarnya kekuasaan eksekutif; Ketiga: adanya pasal-pasal “luwes” dan multiinterpretatif; Keempat: banyak kewenangan presiden yang mengatur hal-hal penting dengan undang-undang; Kelima: rumusan UUD 1945 naskah asli tentang semangat penyelenggara negara tidak didukung ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar kehidupan demokratis, supremasi tegar, pemberdayaan rakyat, HAM, dan otonomi daerah (Setjen MPR, 2003). Kenyataan sejarah menunjukkan, UUD 1945 naskah asli hanya menghasilkan dua format politik otoriter: Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru.
UUD 1945 sebagai konstitusi negara bukanlah sesuatu yang sakral dan tidak bisa dirubah. Dalam artian UUD atau konstitusi tetap harus mengikuti perkembangan zaman, yang bisa mengadopsi semua tuntutan perubahan yang ada. Kesalahan terbesar pada saat pemerintahan orde baru, ketika menempatkan UUD 1945 pada posisi yang sempurna dan sakral yang sudah tidak membutuhkan perubahan lagi, bahkan celakanya bagi golongan yang yang ingin melakukan perubahan harus siap berhadapan dan tersingkir dari parlemen. Namun pasca tumbangnya pemerintahan orde baru oleh gerakan pro-demokrasi yang dipelopori oleh mahasiswa, pemuda, dan masyarakat umum menuntut untuk dilakukan perubahan ditubuh UUD 1945. Gerakan itu menamakan dirinya sebagai gerakan reformasi, gerakan untuk perubahan yang sudah tidak tahan lagi menyaksikan pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh pemeritahan orde baru. Walhasil dari seluruh bagian-bagian UUD 1945 yang berhasil ditafsirkan oleh orde baru demi menyelamatkan dan mengamankan kepentingan pribadi dan kelompoknya serta merugikan rakyat berhasil diamandemen, sehingga dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan yang cukup drastis terhadap lembaga-lembaga negara.

B.   Permasalahan
Masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah:
1.      Jelaskan tentang lembaga-lembaga Negara sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945!
2.      Bagaimana tugas dan wewenang lembaga Negara saat sebelum dan sesudah amandemen UUD1945?
3.      Apa hubungan amandemen UUD 1945 dengan Gerakan Reformasi?
4.      Bagaimana sistem penyelenggaraan Negara pada masa itu?
5.      Apa pengertian dari Amandemen itu sendiri?

C.   Tujuan Penelitian
Tujuan penulisan makalah ini adalah
1.      Mengetahui tentang kelembagaan Negara Indonesia sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945.
2.      Mengetahui perkembangan sistem penyelenggaraan Negara Indonesia.
3.      Mengetahui peranan Gerakan Reformasi dalam perubahan fungsi kelembagaan Negara.






BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A.   Gerakan Reformasi
Reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Artinya, adanya perubahan kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya yang lebih baik, demokratis berdasarkan prinsip kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Gerakan reformasi[a] lahir sebagai jawaban atas krisis yang melanda berbagai segi kehidupan. Krisis politik, ekonomi, hukum, dan krisis sosial merupakan faktorfaktor yang mendorong lahirnya gerakan reformasi. Bahkan, krisis kepercayaan telah menjadi salah satu indikator yang menentukan. Reformasi dipandang sebagai gerakan yang tidak boleh ditawar- tawar lagi dan karena itu, hampir seluruh rakyat Indonesia mendukung sepenuhnya gerakan reformasi tersebut.
Dengan semangat reformasi, rakyat Indonesia menghendaki adanya pergantian kepemimpinan nasional sebagai langkah awal menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Pergantian kepemimpinan nasional diharapkan dapat memperbaiki kehidupan politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya. Indoenesia harus dipimpin oleh orang yang memiliki kepedulian terhadap kesulitan dan penderitaan rakyat.
Pemerintahan Orde Baru dinilai tidak mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, tujuan lahirnya gerakan reformasi adalah untuk memperbaiki tatanan perikehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok merupakan faktor atau penyebab utama lahirnya gerakan reformasi. Namun, persoalan itu tidak muncul secara tiba-tiba. Banyak faktor yang mempengaruhinya, terutama ketidakadilan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan hukum. Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Presiden Suharto selama 32 tahun, ternyata tidak konsisten dan konsekuen dalam melaksanakan cita-cita Orde Baru. Pada awal kelahirannya tahun 1966, Orde Baru bertekad untuk menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Namun dalam pelaksanaannya, pemerintahan Orde Baru banyak melakukan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam UUD 1945 yang sangat merugikan rakyat kecil. Bahkan, Pancasila dan UUD 1945 hanya dijadikan legitimasi untuk mempertahankan kekuasaan. Penyimpangan-penyimpangan itu melahirkan krisis multidimensional yang menjadi penyebab umum lahirnya gerakan reformasi, seperti berikut ini:
a.      Krisis Politik
Krisis politik yang terjadi pada tahun 1998 merupakan puncak dari berbagai kebijakan politik pemerintahan Orde Baru. Berbagai kebijakan politik yang dikeluarkan pemerintahan Orde Baru selalu dengan alasan dalam kerangka pelaksanaan demokrasi Pancasila. Namun yang sebenarnya terjadi adalah dalam rangka mempertahankan kekuasaan Presiden Suharto dan kroni-kroninya. Artinya, demokrasi yang dilaksanakan pemerintahan Orde Baru bukan demokrasi yang semestinya, melainkan demokrasi rekayasa. Dengan demikian, yang terjadi bukan demokrasi yang berarti dari, oleh, dan untuk rakyat, melainkan demokrasi yang berarti dari, oleh, dan untuk penguasa. Pada masa Orde Baru, kehidupan politik sangat represif, yaitu adanya tekanan yang kuat dari pemerintah terhadap pihak oposisi atau orang-orang yang berpikir kritis. Ciri-ciri kehidupan politik yang represif, di antaranya:
1.      Setiap orang atau kelompok yang mengkritik kebijakan pemerintah dituduh sebagai tindakan subversif (menentang Negara Kesatuan Republik Indonesia).
2.      Pelaksanaan Lima Paket UU Politik yang melahirkan demokrasi semu atau demokrasi rekayasa.
3.      Terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang merajalela dan masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk mengontrolnya.
4.      Pelaksanaan Dwi Fungsi ABRI yang memasung kebebasan setiap warga negara (sipil) untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan.
5.      Terciptanya masa kekuasaan presiden yang tak terbatas. Meskipun Suharto dipilih menjadi presiden melalui Sidang Umum MPR, tetapipemilihan itu merupakan hasil rekayasa dan tidak demokratis.
b.      Krisis Hukum
Rekayasa-rekayasa yang dibangun pemerintahan Orde Baru tidak terbatas pada bidang politik. Dalam bidang hukumpun, pemerintah melakukan intervensi. Artinya, kekuasaan peradilan harus dilaksanakan untuk melayani kepentingan para penguasa dan bukan untuk melayani masyarakat dengan penuh keadilan. Bahkan, hukum sering dijadikan alat pembenaran para penguasa. Kenyataan itu bertentangan dengan ketentuan pasa 24 UUD 1945 yanf menyatakan bahwa‘kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintah (eksekutif).
c.       Krisis Ekonomi
Krisis moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara sejak Juli 1996 mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia. Ternyata, ekonomi Indonesia tidak mampu menghadapi krisis global yang melanda dunia. Krisis ekonomi Indonesia diawali dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Pada tanggal 1 Agustus 1997, nilai tukar rupiah turun dari Rp 2,575.00 menjadi Rp 2,603.00 per dollar Amerika Serikat. Pada bulan Desember 1997, nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat turun menjadi Rp 5,000.00 per dollar. Bahkan, pada bulan Maret 1998, nilai tukar rupiah terus melemah dan mencapai titik terendah, yaitu Rp 16,000.00 per dollar Krisis ekonomi yang melanda Indonesia tidak dapat dipisahkan dari berbagai kondisi, seperti: 1)Hutang luar negeri Indonesia yang sangat besar menjadi penyebab terjadinya krisis ekonomi. Meskipun, hutang itu bukan sepenuhnya hutang negara, tetapi sangat besar pengaruhnya terhadap upaya-upaya untuk mengatasi krisis ekonomi.
d.      Krisis Sosial
Krisis politik, hukum, dan ekonomi merupakan penyebab terjadinya krisis sosial. Pelaksanaan politik yang represif dan tidak demokratis menyebabkan terjadinya konflik politik maupun konflik antar etnis dan agama. Semua itu berakhir pada meletusnya berbagai kerusuhan di beberapa daerah. Ketimpangan perekonomian Indonesia memberikan sumbangan terbesar terhadap krisis sosial. Pengangguran, persediaan sembako yang terbatas, tingginya harga-harga sembako, rendahnya daya beli masyarakat merupakan faktor-faktor yang rentan terhadap krisis sosial.
e.       Krisis Kepercayaan
Krisis multidimensional yang melanda bangsa Indonesia telah mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Suharto. Ketidakmampuan pemerintah dalam membangun kehidupan politik yang demokratis, menegakkan pelaksanaan hukum dan sistem peradilan, dan pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berpihak kepada rakyat banyak telah melahirkan krisis kepercayaan. Kronologi Peristiwa Reformasi Secara garis besar, kronologi gerakan reformasi dapat dipaparkan sebagai berikut:
1.      Sidang Umum MPR (Maret 1998) memilih Suharto dan B.J. Habibie sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI untuk masa jabatan 1998-2003. Presiden Suharto membentuk dan melantik Kabinet Pembangunan VII.
2.      Pada bulan Mei 1998, para mahasiswa dari berbagai daerah mulai bergerak menggelar demonstrasi dan aksi keprihatinan yang menuntut penurunan harga barang-barang kebutuhan (sembako), penghapusan KKN, dan mundurnya Suharto dari kursi kepresidenan.
3.      Pada tanggal 12 Mei 1998, dalam aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta telah terjadi bentrokan dengan aparat keamanan yang menyebabkan empat orang mahasiswa (Elang Mulia Lesmana, Hery Hartanto, Hafidhin A. Royan, dan Hendriawan Sie) tertembak hingga tewas dan puluhan mahasiswa lainnya mengalami luka-luka. Kematian empat mahasiswa tersebut mengobarkan semangat para mahasiswa dan kalangan kampus untuk menggelar demonstrasi secara besar-besaran.
4.      Pada tanggal 13-14 Mei 1998, di Jakarta dan sekitarnya terjadi kerusuhan massal dan penjarahan sehingga kegiatan masyarakat mengalami kelumpuhan. Dalam peristiwa itu, puluhan toko dibakar dan isinya dijarah, bahkan ratusan orang mati terbakar.
5.      Pada tanggal 19 Mei 1998, para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta dan sekitarnya menduduki DPR dan MPR Pada saat yang bersamaan, tidak kurang dari satu juta manusia berkumpul di alunalun utara Keraton Yogyakarta untuk menghadiri pisowanan agung, guna mendengarkan maklumat dari Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paku Alam VII.
6.      Pada tanggal 19 Mei 1998, Harmoko sebagai pimpinan MPR/DPR mengeluarkan pernyataan berisi ‘anjuran agar Presiden Suharto mengundurkan diri.
7.      Pada tanggal 20 Mei 1998, Presiden Suharto mengundang tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat untuk dimintai pertimbangan dalam rangka membentuk Dewan Reformasi yang akan diketuai oleh Presiden Soeharto.
8.      Pada tanggal 21 Mei 1998, pukul 10.00 di Istana Negara, Presiden Suharto meletakkan jabatannya sebagai Presiden RI di hadapan Ketua dan beberapa anggota Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 8 UUD 1945, kemudian Suharto menyerahkan jabatannya kepada Wakil Presiden B.J. Habibie sebagai Presiden RI. Pada waktu itu juga B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden RI oleh Ketua MA. 
Beberapa sebab lahirnya gerakan reformasi adalah krisis moneter, ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, dan kepercayaan terhadap pemerintahan Presiden Suharto. Nilai tukar rupiah terus merosot. Para investor banyak yang menarik investasinya. Inflasi mencapai titik tertinggi dan pertumbuhan ekonomi mencapai titik terendah selama pemerintahan Orde Baru. Kehidupan politik hanya kepentingan para penguasa. Hukum dan lembaga peradilan tidak dapat menjalankan fungsi dan perannya. Pengangguran dan kemiskinan terus meningkat. Nilai-nilai budaya bangsa yang luhur tidak dapat dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara telah sampai pada titik yang paling kritis. Oleh karena itu, krisis kehidupan masyarakat Indonesia sering disebut sebagai krisis multidimensional. Demonstrasi bertambah gencar dilaksanakan oleh para mahasiswa, terutama setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM dan ongkos angkutan pada tanggal 4 Mei 1998. Agenda reformasi yang menjadi tuntutan para mahasiswa mencakup beberapa tuntutan, seperti:
1.      Adili Soeharto dan kroni-kroninya
2.      Laksanakan Amandemen UUD1945
3.      Penghapusan Dwi fungsi ABRI
4.      Pelaksanaan Otonomi daerah seluas-luasnya
5.      Tegakkan Supermasi Hukum
6.      Ciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN
Setelah peristiwa penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998, seluruh lapisan masyarakat Indonesia berduka dan marah. Akibatnya, tragedi ini diikuti dengan peristiwa anarkis di Ibu kota dan di beberapa kota lainnya pada tanggal 13— 14 Mei 1998, yang menimbulkan banyak korban baik jiwa maupun material. Semua peristiwa tersebut makin meyakinkan mahasiswa untuk menguatkan tuntutan pengunduran Soeharto dari kursi kepresidenan. Pilihan aksi yang kemudian dipilih oleh kebanyakan kelompok massa mahasiswa untuk mendorong turunnya Soeharto mengerucut pada aksi pendudukan gedung DPR/MPR. Pendudukan Gedung DPR/MPR RI adalah peristiwa monumental dalam proses pelengseran Soeharto dari tampuk kekuasaan Presiden dan tuntutan reformasi. Dalam peristiwa ini, ribuan mahasiswa dari berbagai kampus bergabung menduduki gedung DPR/MPR untuk mendesak Soeharto untuk  mundur.

B.   Sistem Penyelenggaraan Negara
Sistem penyelenggaraan pemerintahan negara adalah mekanisme bekerjanya lembaga eksekutif yang dipimpin oleh presiden baik selaku kepala pemerintahan maupun sebagai kepala negara. Presiden adalahsebagai penyelenggara atau pemegang kekuasaan Pemerintah Negara. Dalam menjalankan fungsinya presiden dibantu oleh mentri mentri negara.
Ø  Hak-hak Presiden sebagai kepala Negara
1.      Memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, dan AU
  1. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan peranjian dengan negara lain.
  2. dalam membuat perjanjian lainnya yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan UU harus dengan persetujuan Presiden.
  3. Menyatakan keadaan bahaya.
  4. Mengangkat duta dan konsul.
  5. Menerima penempatan duta negara lain.
  6. Memberi grasi dan rehabilitasi.
  7. Memberi abolisi dan amnesti.
  8. Memberi gelar, tanda jasa, dan lain - lain tanda kehormatan yang diatur dengan Undang Undang.
  9. membentuk dewan pertimbangan yang bertugas memberi nasehat dan pertimbangan kepada Presiden.
  10. membahas RUU untuk mendapatkan persetujuan bersama DPR
  11. mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama DPR untuk menjadi UU
  12. dalam hal ikhwal kegiatan memaksa, Presiden berhak mendapatkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti UU.
  13. mengajukan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
  14. meresmikan anggota BPK yang dipilih oleh DPR atas dasar pertimbangan DPD.
  15. menetapkan calon Hakim Agung yang di usul komisi Yudisial.
  16. mengangkat dan memberhentikan anggota komisi yudisial dengan persetujuan DPR.
  17. menetapkan dan mengajukan anggota hakim konstitusi.
Ø  Tata pemerintahan yang baik adalah suatu sistem yang memungkinkan terjadinya mekanisme penyelenggaraan pemerintah negara yang efisien dan efektif.
Ø  Ciri-ciri good govermance:
1.      partisipasi
  1. aturan hukum
  2. transparasi
  3. ketanggapan
  4. orientasi dan proses
  5. kesetaraan
  6. efektifitas
  7. efisien
Ø  Upaya mewujudkan tata kepemerintahan yang baik:
1.      komitmen kuat
  1. daya tahan
  2. waktu yang tidak singkat
  3. pembelajaran
  4. masyarakat luas
  5. pemahaman
  6. implementasi nilai
  7. aparatur pemerintah
  8. rasa optimisme yang tinggi
Ø  Prinsip-prinsipnya
1.      wawasan kedepan
  1. keterbukaan dan transparansi
  2. partisipasi masyarakat
  3. tanggung gugat
  4. supermasi hukum
  5. demokrasi
  6. profesional/kompetensi
  7. daya tangkap
  8. keefisienan
  9. desentralisasi
Ø  Akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah: perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Ø  Prinsip akuntabilitas
1.      harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi
  1. harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten
  2. harus berorientasi pada pencapaian Visi dan Misi
  3. harus jujur, obyektif, transparant, dan inovatif
Ø  Peradilan tata usaha negara yakni salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha Negara.
Ø  Asas peraturan perundang-undangan
1.      kejelasan tujuan
  1. kelembagaan atau organisasi pembentuk yang tepat
  2. kesesuaian antara jenis dan materi muatan
  3. dapat dilaksanakan
  4. kedayagunaan dan kehasilgunaan
  5. kejelasan rumusan
  6. keterbukaan
Ø  Materi muatan perundang-undangan mengandung asas–asas
1.      pengayoman
  1. kemanusiaan
  2. kebangsaan
  3. kekeluargaan
  4. kenusantaraan
  5. bhineka tunggal ika
  6. keadilan
  7. kesamaan dalam hukum dan pemerintahan
Ø  Jenis peraturan perundang-undangan
1.      UUD 45
  1. UU/ peraturan pengganti UU
  2. PP (Peraturan Pemerintah)
  3. Peraturan Presiden
  4. Peraturan Daerah (Perda)
  5. dan yang lainnya yang dikeluarkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, GUB, BI, Mentri, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota, Gubernur, Walikota, Bupati, dan kepala lembaga / komisi
Ø  Tata cara mempersiapkan RUU
1.      prakarsa penyusunan RUU
  1. Panitia antar departemen dan lembaga
  2. konsultasi RUU
  3. penyampaian RUU kepada DPR
  4. tata cara pembahasan RUU disusun an disampaikan oleh DPR
  5. pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan UU
  6. ketentuan lain – lain
Ø  Kerangka peraturan perundang undangan
1.      judul
  1. pembukaan
  2. batang tubuh
  3. penutup
Ø  Lembaga-lembaga pemerintahan
1.      lembaga pemerintah tingkat pusat
  1. lembaga pemerintah tingkat daerah
Ø  Lembaga pemerintah tingkat pusat meliputi urusan
1.      politik luar negri
  1. pertahan
  2. keamanan
  3. moneter dan fiskal
  4. ustisi
  5. agama
Ø  Lembaga pemerintah tingkat pusat kementrian Negara
1.      hubungan Presiden dengan MPR
  1. hubungan Presiden dengan DPR
  2. hubungan Presiden dengan DPD
  3. hubungan Presiden dengan BPK
  4. hubungan Presiden dengan MA
  5. hubungan Presiden dengan MK
  6. hubungan Presiden dengan BI
Ø  Proses management pemerintahan
1.      penyusunan rencana
  1. penetapan rencana
  2. pengendalian pelaksanaan rencana
  3. evaluasi perencanaan
  4. pengorganisasian
  5. pelaksanaan
  6. pengawasan

C.   Amandemen
Amandemen adalah proses perubahan terhadap ketentuan dalam sebuah peraturan. Berupa penambahan maupun pengurangan/penghilangan ketentuan tertentu. Amandemen hanya merubah sebagai ( kecil ) dari peraturan. Sedangkan penggantian peraturan terhadap ketentuan dalam UUD 1945. Amandemen UUD 1945 dilakukan sebanyak 4 kali. Keempat tahap amandemen tersebut adalah sebagai berikut:
Ø  Amandemen pertama: dalam sidang umum MPR oktober 1999
Amandemen pertama menyakut 5 persoalan pokok. Kelima persoalan itu meliputi:
v  perubahan tentang lembaga pemegang kekuasaan membuat undang-undang
v  perubahan tentang masa jabatan presiden
v  perubahan tentang hak prerogative presiden
v  perubahan tentang fungsi menteri
v  perubahan redaksional
Ø  Amandemen kedua: dalam sidang tahunan MPR tahun 2000
Amandemen kedua dilakukan terhadap 9 persoalan. Kesembilan persoalan tersebut meliputi pengaturan mengenai:
v  Wilayah Negara
v  Hak-hak asasi manusia
v  DPR
v  Pemerintahan Daerah
v  Pertahan dan keamanan
v  Lambang Negara
v  Lagu kebangsaan
Ø  Amandemen ketiga: dalam sidang tahunan MPR oktober 2001
Amandemen ketiga berkenaan dengan 16 persoalan pokok. Persoalan itu meliputi:
v  Kedaulatan rakyat
v  Tugas MPR
v  Syarat-syarat Presiden dan Wakil Presiden
v  Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung
v  Pemberentian Presiden
v  Presiden berhalangan tetap
v  Kekosongan Wakil Presiden
v  Perjanjian internasional
v  Kementrian Negara
v  DPD
v  Pemilihan umum
v  APBN, pajak dan keuangan Negara
v  Badan pemeriksa keuangan
v  Kekuasaan kehakiman dan Mahkamah Agung
v  Komisi Yudisial
v  Mahkamah Konstitusi
Ø  Amandemen keempat: dalam sidang tahunan MPR Agustus 2002
Amandemen keempat berkenaan dengan 12 persoalan. Persoalan tersebut adalah:
v  Komposisi keanggotaan MPR
v  Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
v  Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat menjalankan kewajiban dalam masa jabatan secara beersamaan
v  Dewan pertimbangan yang bertugas memberi nasihat Presiden
v  Mata uang
v  Bank sentral
v  Badan-badan lain dalam kekuasan kehakiman
v  Pendidikan
v  Kebudayaan
Bagi pendukungnya, amandemen tersebut dinilai sebagai keberhasilan. Tidak demikian halnya bagi penentangnya. Menurut mereka, semestinya UUD 1945 ( konstitusi  1 ) tidak perlu diamandemenkan.




BAB III
PEMBAHASAN MASALAH

A.   Lembaga-Lembaga Negara Sebelum Amandemen
1.      MPR
MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang diberi kekuasaan tak terbatas (super power) karena “kekuasaan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR” dan MPR adalah “penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia” yang berwenang menetapkan UUD, GBHN, mengangkat presiden dan wakil presiden[1][1]. Dengan kata lain MPR merupakan penjelmaan pendapat dari seluruh warga Indonesia.
Susunan keanggotaannya terdiri dari anggota DPR dan utusan daerah serta utusan golongan yang diangkat termasuk didalamnya TNI/Polri.
Wewenang MPR antara lain :
1.      Membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara yang lain, termasuk penetapan Garis-Garis Besar Haluan Negara yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Presiden/Mandataris.
2.      Memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap putusan-putusan Majelis.
3.      Menyelesaikan pemilihan dan selanjutnya mengangkat Presiden Wakil Presiden.
4.      Meminta pertanggungjawaban dari Presiden/ Mandataris mengenai pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan menilai pertanggungjawaban tersebut.
5.      Mencabut mandat dan memberhentikan Presiden dan memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya apabila Presiden/mandataris sungguh-sungguh melanggar Haluan Negara dan/atau Undang-Undang Dasar.
6.      Mengubah Undang-Undang Dasar 1945.
7.      Menetapkan Peraturan Tata Tertib Majelis.
8.      Menetapkan Pimpinan Majelis yang dipilih dari dan oleh anggota.
9.      Mengambil/memberi keputusan terhadap anggota yang melanggar sumpah/janji anggota.
2.      Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Anggota DPR berasal dari anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. Oleh karena itu Presiden tidak dapat membubarkan DPR yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum secara berkala lima tahun sekali. Meskipun demikian, Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. DPR berkedudukan di tingkat pusat, sedangkan yang berada di tingkat provinsi disebut DPRD provinsi dan yang berada di kabupaten/kota disebut DPRD kabupaten/kota.
Wewenang DPR antara lain :
1.      Memberikan persetujuan atas RUU yang diusulkan presiden.
2.      Memberikan persetujuan atas PERPU.
3.      Memberikan persetujuan atas Anggaran.
4.      Meminta MPR untuk mengadakan sidang istimewa guna meminta pertanggungjawaban presiden.
3.      Presiden
Presiden adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif. Maksudnya, presiden mempunyai kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara. Sebelum adanya amandemen UUD 1945, presiden dan wakil presiden diangkat dan diberhentikan oleh MPR dan bertanggung jawab kepada MPR.
Wewenang Presiden antara lain :
1.      Presiden memegang posisi sentral dan dominan sebagai mandataris MPR.
2.      Presiden menjalankan kekuasaan pemerintahan negara tertinggi.
3.      Presiden selain memegang kekuasaan eksekutif (executive power), juga memegang kekuasaan legislative (legislative power) dan kekuasaan yudikatif (judicative power).
4.      Tidak ada aturan mengenai batasan periode seseorang dapat menjabat sebagai presiden serta mekanisme pemberhentian presiden dalam masa jabatannya.
5.      Mengangkat dan memberhentikan anggota BPK.
6.      Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (dalam kegentingan yang memaksa).
7.      Menetapkan Peraturan Pemerintah.
8.      Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri pemilihan.
4.      Mahkamah Agung (MA)
Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi di negara kita. Perlu diketahui bahwa peradilan di Indonesia dapat dibedakan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara (PTUN).
Wewenang MA antara lain :
1.      Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundangundangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
2.      Mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi.
3.      Memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberi grasi dan rehabilitasi.
5.      BPK dan DPA
Disamping lembaga-lembaga tinggi Negara diatas terdapat lembaga tinggi Negara yang lain yang wewenangnya cukup minim, yaitu BPK dan DPA. tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang.
Adapun wewenang dari Dewan Pertimbangan Agung (DPA), yaitu berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak memajukan usul kepada pemerintah.

B.   Lembaga-lembaga Negara Sesudah Amandemen
1.      MPR
MPR adalah Lembaga tinggi negara sejajar kedudukannya dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti Presiden, DPR, DPD, MA, MK, BPK. Yang mempunyai fungsi legeslasi. pasca perubahan UUD 1945 Keberadaan MPR telah sangat jauh berbeda dibanding sebelumnya. Kini MPR tidak lagi melaksanakan sepenuhnya kedaulatan rakyat dan tidak lagi berkedudukan sebagai Lembaga Tertinggi Negara dengan kekuasaan yang sangat besar, termasuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.
Susunan dan keanggotaan MPR[2][2]
1)      MPR terdiri atas Anggota  DPR dan DPD yang dipilih melalui  Pemilihan Umum setiap 5 tahun sekali.
2)      Masa jabatan Anggota MPR adalah lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat Anggota MPR  yang baru Mengucapkan sumpah/janji.
3)      Sebelum memangku jabatannya, Anggota MPR mengucapkan sumpah /janji bersama-sama yang dipandu oleh ketua Mahkamah Agung dalam Sidang Paripurna MPR.
Tugas dan wewenang[3][3]
1)      Mengubah dan menetapkan Undang–undang Dasar.
2)      Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum, dalam Sidang Paripurna MPR.
3)      Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan / atau wakil presiden.
Sidang dan Putusan[4][4]
MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di Ibukota Negara. Sidang MPR sah apabila:
1)      Sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota MPR untuk memutus usul Dpr untuk memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden.
2)      Sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR untuk mengubah dan menetapkan UUD.
3)      Sekurang-kurangnya 50% ditambah satu dari jumlah anggota MPR untuk selain siding-sidang sebagai mana dimaksud diatas.
2.      Presiden
Berbeda dengan sistem pemilihan Presiden dan Wapres sebelum adanya amandemen dipilih oleh MPR , sedangkan setelah adanya amandemen UUD 1945 sekarang menentukan bahwa mereka dipilih secara langsung oleh rakyat. Pasangan calon Presiden dan Wapres diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu. Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR melainkan bertanggung jawab langsung kepada Rakyat Indonesia.  Konsekuensinya karena pasangan Presiden dan Wapres dipilih oleh rakyat, mereka mempunyai legitimasi yang sangat kuat.  Presiden dan Wakil Presiden dapat dipilih kembali dalam masa jabatan yang sama hanya untuk  satu kali masa jabatannya.
Setelah amandemen UUD 1945 beberapa wewenang Presiden sudah banyak dikurangi, antara lain sebagai berikut: Hakim agung tidak lagi diangkat oleh Presiden melainkan diajukan oleh komisi yudisial untuk diminta persetujuan DPR, selanjutkan ditetapkan oleh Presiden (Pasal 24A ayat (3) perubahan ketiga UUD 1945).
Demikian juga anggota Badan Pemeriksa Keuangan tidak lagi diangkat oleh Presiden, tetapi dipilih oleh DPR dengan memperhatikan DPD dan diresmikan oleh Presiden (Pasal 23F ayat (1) perubahan ketiga UUD 1945). Pengangkatan pejabat-pejabat tersebut mencerminkan suatu mekanisme ketatanegaraan yang mengarah kepada suatu keseimbangan dan demokratisasi. Namun sangat disayangkan, pengangkatan seorang jaksa agung masih menjadi kewenangan presiden, tanpa melibatkan DPR secara nyata.
Wewenang, kewajiban, dan hak Presiden antara lain[5][5]:
Ø  Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD.
Ø  Memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara.
Ø  Mengajukan Rancangan Undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi UU.
Ø  Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (dalam kegentingan yang memaksa).
Ø  Menetapkan Peraturan Pemerintah.
Ø  Mengangkat dan memberhentikan Mentri-mentri.
Ø  Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR.
Ø  Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR.
Ø  Menyatakan keadaan bahaya.
Ø  Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR.
Ø  Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
Ø  Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
Ø  Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
Ø  Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya yang diatur dengan UU.
Ø  Meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.
Ø  Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dan disetujui DPR.
Ø  Menetapkan hakim konstitusi dari calon yang diusulkan Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung.
Ø  Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR.
3.      DPR
Melalui perubahan UUD 1945, kekuasaan DPR diperkuat dan dikukuhkan keberadaannya terutama diberikannya kekuasaan membentuk UU yang memang merupakan karakteristik sebuah lembaga legislatif. Hal ini membalik rumusan sebelum perubahan yang menempatan Presiden sebagai pemegang kekuasaan membentuk UU. Dalam pengaturan ini memperkuat kedudukan DPR terutama ketika berhubungan dengan Presiden.
Tugas dan wewenang DPR[6][6]
1)      Membentuk undang-undang yang dibahasa dengan presiden ntuk mendapat persetujuan bersama;
2)      Membahas dan memerikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang;
3)      Menerima dan membahas usulan rancangan undang-undang yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan;
4)      Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan Undang-Undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan Agama;
5)      Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
6)      Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, anggaran pendapatan dan belanja Negara serta kebijakang pemerintah.
Hak-hak DPR[7][7]
Ø  Hak interplasi
Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Ø  Hak angket
Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Ø  Hak imunitas
Hak imunitas adalah kekebalan hukum dimana setiap anggota DPR tidak dapat dituntut di hadapan dan diluar pengadilan karena pernyataan, pertanyaan/pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat DPR, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan kode etik.
Ø  Hak menyatakan pendapat
Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas:
v  Kebijakan Pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional.
v  Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
v  Dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
4.      DPD
DPD adalah Lembaga negara baru sebagai langkah akomodasi bagi keterwakilan kepentingan daerah dalam badan perwakilan tingkat nasional setelah ditiadakannya utusan daerah dan utusan golongan yang diangkat sebagai anggota MPR. Keberadaanya dimaksudkan untuk memperkuat kesatuan Negara Republik Indonesia.DPD dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah melalui pemilu.
DPD mempunyai fungsi :
Pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu[8][8];
Tugas dan Wewenang DPD[9][9]
1)      DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan Undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
2)      DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak.pendidikan dan agama
5.      BPK
BPK adalah lembaga tinggi Negara yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat  dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, dan diresmikan oleh Presiden. BPK Berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara (APBN) dan daerah (APBD) serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.  Mengintegrasi peran BPKP sebagai instansi pengawas internal departemen yang bersangkutan ke dalam BPK.
6.      DPA (Dewan Pertimbangan Agung) telah dihapus pasca amandemen keempat
7.      Mahkamah Agung (MA)
Mahkamah Agung adalah lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. di bawah MA terdapat badan-badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Kewajiban dan wewenang[10][10]
Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban dan wewenang MA adalah:
Ø  Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang undangan di bawah Undang- undang , dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang.
Ø  Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi.
Ø  Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberikan grasi dan Rehabilitasi.
8.      Mahkamah Konstitusi (MK)
Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia  yang merupakan pemegang kekuasaan Kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung Keberadaanya dimaksudkan sebagai penjaga kemurnian konstitusi (the guardian of the constitution).
MK Mempunyai kewenangan: Menguji UU terhadap UUD, Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa hasil pemilu dan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut UUD.
Hakim Konstitusi terdiri dari 9 orang yang diajukan masing-masing oleh Mahkamah Agung, DPR dan pemerintah dan ditetapkan oleh Presiden, sehingga mencerminkan perwakilan dari 3 cabang kekuasaan negara yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif.
9.      Komisi Yudisial (KY)
Berdasarkan UU no 22 tahun 2004 Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang bersifat mandiri dan berfungsi mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon Hakim Agung.
Keanggotaan[11][11]
1)      Komposisi keanggotaan Komisi Yudisial terdiri atas dua mantan hakim, dua orang praktisi hukum, dua orang akademisi hukum, dan satu anggota masyarakat.
2)      Anggota Komisi Yudisial adalah pejabat negara, terdiri dari 7 orang (termasuk Ketua dan Wakil Ketua yang merangkap Anggota).
3)      Anggota Komisi Yudisial memegang jabatan selama masa 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Wewenang[12][12]
1)      Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
2)      Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
3)      Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung;
4)      Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).
Tugas Mengusulkan Pengangkatan Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung:
1)      Melakukan pendaftaran calon hakim agung;
2)      Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung;
3)      Menetapkan calon hakim agung;
4)      Mengajukan calon hakim agung ke DPR. 

















BAB IV
PENUTUP

A.   Kesimpulan
UUD 1945 sebagai konstitusi negara bukanlah sesuatu yang sakral dan tidak bisa dirubah. Dalam artian UUD atau konstitusi tetap harus mengikuti perkembangan zaman, yang bisa mengadopsi semua tuntutan perubahan yang ada. Dan setelah tumbangnya masa orde baru seluruh bagian-bagian UUD 1945 yang berhasil ditafsirkan oleh orde baru demi menyelamatkan dan mengamankan kepentingan pribadi dan kelompoknya serta merugikan rakyat berhasil diamandemen, sehingga dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan yang cukup derastis terhadap lembaga-lembaga negara.

B.   Saran
UUD dasar memang pada hakekatnya menjadi pedoman sistem ketatanegaraan, tapi perkembangan jaman yang menyertainya juga harus disesuaikan dengan apa yang sudah ada demi kepentingan bersama dan tidak ada masalah yang terlalu berat di kemudian hari. Tapi juga harus dengan pertimbangan yang matang juga. Dan disetujui seluruh pihak atau lapisan.








DAFTAR PUSTAKA

http://pengertiandefinisi-arti.blogspot.com/
http://septaelnino90.blogspot.com/2013/05/hukum-lembaga-kenegaraan-implementasi.html


1[1] http://senyumpelangi.wordpress.com/2009/09/17/lembaga-negara-sebelum-dan-sesudah-amandemen-yang-ke-4/
[2][2] Prof. C.S.T. Kansil,  Hukum tata Negara Republik Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 2008. hlm 139
[3][3] Prof. C.S.T. Kansil,  Hukum tata Negara Republik Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 2008. hlm 140
[4][4] Prof. C.S.T. Kansil,  Hukum tata Negara Republik Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 2008. hlm 141
[5][5] http://id.wikipedia.org/wiki/Presiden_Indonesia

[6][6]  Prof. C.S.T. Kansil,  Hukum tata Negara Republik Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 2008. hlm 142
[7][7] http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat
[8][8] Prof. C.S.T. Kansil,  Hukum tata Negara Republik Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 2008. hlm 144
[9][9] Prof. C.S.T. Kansil,  Hukum tata Negara Republik Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 2008. hlm 145
[10][10] id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Agung_Indonesia
[11][11] http://komisiyudisial.go.id/statis-27-keanggotaan.html
[12][12] http://komisiyudisial.go.id/statis-38-wewenang-dan-tugas.html

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar